Masyarakat Indonesia
baik yang ada di Jawa Barat maupun di Purwakarta, selama ini sebenarnya bukan
bergerak menuju ke arah yang kaya atau lebih baik, melainkan menuju kearah yang
miskin. Hal itu, karena tidak mau maindset-nya dan tidak mampu untuk
berkompetisi. Sehingga, lama kelamaan akan terpinggirkan.
“Selama ini masyarakat bukan bergerak ke arah kaya tetapi justru bergerak ke
arah miskin,” ujar Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi disela-sela pembukaan
pelatihan kewirausahaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan yang digelar Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKBPIA Kabupaten
Purwakarta, Selasa (10/12) malam kemarin.
Menurut Dedi Mulyadi, indikator pergerakan tersebut bisa dilihat dari APBD yang
berbentuk uang dimana bersumber dari APBD tersebut yakni dari ekploitasi sumber
daya alam (SDA) dan bersumber dari sektor pajak industri. APBD yang bersumber
dari SDA, dalam jangka panjang lama kelamaan maka SDA itu akan menuju pada
penurunan, pengurangan sampai habis.
Artinya, lanjut Dedi Mulyadi, dalam jangka panjang sumber pendapatan
negara yang bersumber dari sumber daya alam itu akan habis atau zero.
Hari ini kita boleh berbangga diri, karena kita merasa kaya raya. Namun yang
perlu diingat, dua sampai 30 tahun kedepan, belum tentu masih mampu bertahan
seperti itu karena sumbernya sudah tidak ada lagi.
Kecuali itu, sambung dia, maju kearah kemiskinan karena warga masyarakat
setempat ketika ada perubahan akan habis terugusur, karena tidak mampu untuk
berkompotisi dan tidak kuat terhadap tekanan. Sehingga lama kelamaan, mereka
akan terpinggirkan. Contohnya, bisa dilihat di beberapa provinsi termasuk
Jawa Barat bahkan mungkin juga di Purwakarta.
Jika dilihat adanya perubahan, papar Dedi Mulyadi, di satu sisi para pendatang
suksesnya luar biasa, namun bagi penduduk aslinya malah miskin. Seperti yang
terjadi di Papua, dimana sumber daya alamnya dimanfaatkan dan diambil oleh para
pendatang, sedangkan penduduk aslinya malah tersisihkan bahkan hidup miskin
karena tidak mampu berkompetisi.
Penduduk asli Papua, hanya mengandalkan hasil bumi seadanya. Sedangkan hasil
bumi yang menguntungkan dan melimpah diambil oleh orang-orang asing sebagai
pendatang. Artinya, kemiskinan akan terus mengancam penduduk asli disana.
Begitupula bisa terjadi di Purwakarta, jika tidak segera di lakukan recovery.
Industri
Sementara sumber pendapatan yang kedua, yakni dihasilkan dari industri, dimana
banyak berdiri pabrik-pabrik. Sedangkan dari industri yang masuk ke kas negara
itu dari sektor pajaknya. Tetapi yang jadi pertanyaan, jika di suatu daerah
banyak tumbuh industri lantas yang kaya-nya itu masyarakat setempat atau kaum
pendatang ?.
Karena tidak mampu berkopetensi dan tidak tahan terhadap tekanan-tekanan, maka
masyarakat setempat lama kelamaan juga akan hilang, akan hilang dan terus
menghilang. Contohnya terjadi dibeberapa daerah mulai dari Jakarta, Bekasi,
Depok, Bogor juga Karawang dan bisa saja nantinya juga merambah ke Purwakarta.
Di Purwakarta, kata Bupati Dedi Mulyadi, salah satunya di wilayah Bungursari
yang sekarang dikenal dengan zona industrinya. Namun keberadaan industri di
situ, tidak membuat kaya warga masyarakat setempat, tetapi justru lebih
menguntungkan para pendatang. Sebab masyarakat setempat kalah dalam kompetisi
dengan para pendatang.
Namun demikian, ada yang patut menjadi contoh tauladan bagi warga Bungursari,
Campaka dan Cibatu juga daerah lainnya di Purwakarta, yakni adat istiadat atau
kebudayaannya. Kendati idnsutri di daerah itu terus berkembang, namun tidak
bisa merubah tradisi warga masyarakat setempat sehingga tetap berdiri kokoh dan
mampu mandiri.
Kebudayaan itulah yang menjadi modal utama warga masyarakat, sehingga angka
kemiskinannya sangat relatif rendah atau tidak ada masalah, disamping itu
masyarakatnya juga relatif jujur-jujur dan tidak selalu merepotkan pemerintah
setempat. Sehingga, masyarakatnya mampu bertahan dan tidak tergerus oleh
kemajuan daerah.
Tetapi pertanyaan selanjutnya, kata Dedi, bagaimana masyarakat setempat bisa
miskin dan tersisihkan, karena seluruh pendapatan negara tidak cepat mampu merecovery
untuk membangun rasa keadilan. Sehingga sumber pendapatan negara, baik dari SDA
maupun sumber pajak industri lama kelamaan juga nantinya bisa hilang.
Tolak ukurnya, jika industri sudah tidak lagi mampu untuk berkompetisi, jika
upah buruh terus meningkat, listrik dan lain-lain terus meningkat juga pajaknya
terus meningkat. Sedangkan hasil produksinya, ketika akan dijual tidak lagi
mampu berkompetisi dengan negara lain. Atau terjadi gejolak politik
internasional, maka akan bangkrut atau PMA-nya kabur.
Kemandirian
Akibatnya, jelas Dedi, negara kehilangan sumber pendapatannya. Dan itu harus
segera diantisipasi dari jauh-jauh hari agar masyarakat bisa mandiri dan tidak
miskin lagi. Untuk itu, yang dimaksud dengan kemandirian, sebenarnya ada dalam
kebijakan. Tetapi kalau kemandirian itu diartikan dalam peredaran uang yang
dipinjamkan, sampai kapanpun tidak akan mandiri.
Karenanya, perlu ada perubahan agar masyarakat bisa bergerak kearah mandiri dan
kaya serta tidak miskin lagi. Dibidang pertanian contohnya, agar masyarakat
bisa mandiri negara harus mampu menekan biaya produksi pertanian, negara juga
harus bisa memberi hasil pertanian yang cukup kepada masyarakat petani.
Diantaranya, papar Dedi Mulyadi, melalui pemberian bibit dan subsidi
pupuk serta peningkatan fasilitas pertanian yang didukung oleh komitmen
masyarakat untuk lebih mandiri. Begitupun dibidang peternakan, dengan
memberikan hasil yang menguntungkan. Karenanya, agar tidak terjadi degarasi
ekonomi, degrasi kultur maka perlu adanya peningkatan kewirausahaan.
Disamping mendapatkan bekal wirausaha, maindset juga harus dirubah.
Sehingga mampu bersaing menuju kearah kebaikan dan bisa meningkatkan
kesejahteraan. Pelatihan kewirausahaan PNPM Mandiri Perdesaan ini, tentunya
memiliki maksud agar kita tidak miskin dan mampu mandiri serta bisa menciptakan
lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain.
Sementara Carma Rikhiat Kepala Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan
Anak (BKBPIA) Kabupaten Purwakarta juga selaku penyelenggaran pelatihan
kewirausahaan menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih
meningkatkan wawasan BKAD, para pengelola UP dan SPP menuju kearah
professional.
Disamping itu, kata Carma, pelatihan yang digelar sejak 10 hingga 12 Desember
2013 ini juga untuk menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dikalangan para pelaku
PNPM Mandiri Perdesaan disamping agar lebih memahami tertib administrasi serta
tertib hukum pengelolaan keuangan dengan menghadirkan para nara sumber terkait
dalam kewirausahaan.
Ditambahkan Carma Rukhiat, pelatihan tersebut digelar karena PNPM Mandiri
Perdesaan hadir cukup lama dan mampu memberikan manfaat yang langsung dirasakan
masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas tugas pokok dan fungsi BKAD
melalui jalinan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah,
dunia, dunia pendidikan dan para pelaku lainnya.
Hal itu, dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif. Dimana
peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam penguatan, sebagai lembaga pembiayaan
kegiatan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan kelompok simpan pinjam
(SPP), adalah sebagai kelompok pengelola simpanan dan pinjaman anggota.
sumber : http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/12/12/pelatihan-kewirausahaan-pnpm-mp-bupati-dm-jangan-bergerak-kearah-miskin-tapi-kearah-kaya#.Us5pqvu8DRI
sumber : http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/12/12/pelatihan-kewirausahaan-pnpm-mp-bupati-dm-jangan-bergerak-kearah-miskin-tapi-kearah-kaya#.Us5pqvu8DRI
Tidak ada komentar :
Posting Komentar